Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Korupsi versus Hibah dan Hadiah perspektif hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Bagaimana wujud tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mengkategorisasi hibah dan hadiah yang legal dan illegal relevansinya dengan hukum Islam serta mengungkap indikator-indikator hukum dan sanksi korupsi perspektif hukum Islam.
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptik-analitik dengan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan yuridis, pendekatan sosio historis, pendekatan sosio kultural, dan pendekatan kontekstual Dengan bentuk dan sifat demikian, penelitian ini berusaha: pertama, mengungkap indikator-indikator tindak pidana korupsi dalam hukum Islam relavansinya dengan hibah dan hadiah. kedua, untuk menganalisis subtansi deskripsi guna mengidentifikasi hukuman para koruptor serta sistem pencehagan korupsi dalam hukum Islam.
Dari hasil penelitian ditemukan. Pertama, Dalam hukum Islam tidak ditemukan sebuah konsep yang baku tentang istilah korupsi, namun secara garis besar terdapat dua istilah yang mendekati terminologi korupsi sekarang ini, yaitu: ghulu>l (Pengelapan) dan Risywah (Penyuapan) yang sangat berkorelasi dengan hibah dan hadiah. Kedua, korupsi dalam Islam termasuk kejahatan berlapis, dan ini tergolong dalam jarimah ta’zir, hukumannya diserahkan kepada imam atau penguasa dalam memilih di antara yang empat hukuman sebagaimana tercantum dalam jarimah takzir. Dipilih mana yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran bagi orang lain, termasuk di dalamnya yaitu hukuman mati
Implikasi dari penelitian ini adalah: Kewajiban untuk memberantas tindak korupsi adalah menjadi tugas pokok seluruh umat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit kronis negeri ini, tentu saja tidak cukup hanya dengan usaha-usaha individual, tetapi memerlukan cara-cara kolektif, sistematis dan institusional. Karena itu, seluruh kekuatan umat Islam khususnya yang berupa istitusi-institusi keagamaan, seperti masjid, sekolah, pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik, harus berusaha dan saling bahu membahu memfokuskan program-programnya pada upaya pemberantasan korupsi.