Search for collections on Repositori IAIN Ternate

POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SUATU UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE)

NAINGGOLAN, Basaria POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SUATU UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE). [Experiment] (Submitted)

[thumbnail of POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  (SUATU UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE).pdf] Text
POLITIK PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SUATU UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA TERNATE).pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (5MB)

Abstract

Judul Penelitian ini adalah "Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam (Suatu Upaya Pemberdayaan Perempuan di Kota Ternate Rumusan Masalah Bagaimana hak politik perempuan Kota Ternate dan Bagaimana Upaya Pemberdayaan hak politik perempuam di ternate perspektif Hukum Islam
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hak politik perempuan menurut hukum islam, untuk mengetahui implementasi hak politik perempuan kota ternate dan mendiskripsikan pemberdayaan hak poloitik perempuan di ternate perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data penelitian lapangan dan kepustakaan. Lokasi Penelitian Kota Ternate dngan subyek penelitian memilih informasi untuk dijadikan "Key Informan". Obyek penelitian fenomena yang menjadi topik peneliti. Teknik Pengumpulan data dengan dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. kemudian melakukan analisis data.
Hasi penelitian dengan perspektif hukum islam tidak ditemui dalam ayat al-Quran dan Hadist yang melarang perempuan untuk ikut serta dalam politik. Selama ini telahterjadi penfsiran terhadap ayat al-Quran dan Hadist sehingga perempuan dilarang ikutserta dalam politik. Penafsiran inilah yang selanjutnya menghambat gerak politik perempuan kota Ternate. faktor penghambat lainnya adalah minimnya pendidikan perempuan dan kurangnya pendidikan politik dan tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari keluarga dan financial.
Faktor pendukung hak politik perempuan di kota Ternate Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG (Pengarusutamaan) Gender dalam Pembangunan) pasal 27 UUD Negara 1945 Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak politik perempuan pada tahun 1952. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politk. Faktor pendukung lain adalah kemampuan perempuan dalam mengembangkan aktivitasnya dalam berpolitik, baik melalui aktivitas sosial, partai dan kemampuan dana. Upaya pemberdayaan hak politik perempuan telah mengeluarkan Perda Ibu dan Anak, yaitu tentang Perda Kesehatan Ibu, hanya kendalanya belum tersosialisasi dan terealisasi.

Item Type: Experiment
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
J Political Science > JA Political science (General)
J Political Science > JQ Political institutions Asia
K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah
Depositing User: admin perpus
Date Deposited: 08 May 2023 04:40
Last Modified: 06 Jun 2023 00:16
URI: http://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/246

Actions (login required)

View Item
View Item