Penelitian ini berjudul: Manajemen Penyelenggaraan Haji (Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Ibdah Haji di Indonesia) Pelaksanaan Haji mempuyai landasan yuridis pada UU No. 17 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Dalam Hal ini, secara tegas dinyatkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan Haji adalah pemerintah, khususnya Kementerian Agama baik pusat maupun daerah. Bahkan ada kecenderungan bahwa ketidakteraturan dan ketidakbecusan dalam pengelolaan ibadah haji ini diakibatkan para personel dan petugas yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. permasalahan penelitian ini, Bagaimana tumbuh kembang kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia? Bagaimana sebenarnya manajemen penyelenggaraan ibadah Haji yang dikelola oleh Kementerian Agama? Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagamana sebenarnya tumbuh kembang kebijakan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang di kelolah oleh kementerian agama dan juga bagaimana manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang betujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. sedangkan peneliatian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas, untuk menemukan fakta dan mewnghasilkan dalil atau hukum. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan sosiologis keagamaan, sehingga dalam tahap pengumpulan data, peneliti berupaya untuk menemukan dan menghimpun sumber keputsatakaan tentang menejemen penyelenggaraan haji di Indonesia dan juga dampaknya terhadap masyarakat muslim secara sosial sebagai umat pengguna layanan ibadah haji. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari berbagai pustaka, literatur, media dan referensi lain yang relevan berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, yang kemudian data-data ini dianalisis dengan pendekatan analisis isi (content analisys). Pertama manajemen penyelenggaraan ibasdah haji telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dengan memberikan sebuah perencanaan terhadap empat manajemen pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu manajemen operasional haji, manajemen SDM Haji, Manajemen anggaran dan keuangan serta aset haji, dan manajemen sistem informasi haji. keempat manajemen ini merupakan sebuah aspek yang menerminkan adanya implementasi pelayanan terhadap jamaah haji yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan mutu layanan kepada para jamaah haji, kedua kebijakan yang dikeluarkan oleh kementrian agama dalam penyelenggaraan dan pelayanan ibasdah haji secara historis menunjukkan adanya sebuah progresifitas kebijakan. Pada akhirnya, kebijakan pelaynan terbaik pada jamaah haji meliputyi tiga aspek yaitu: aspek pembinaan, aspek pelayanan, dan aspek perlindungan. ketiga aspek inilah yang menjadi ruh dari adanya berbagai kebijakan dibidang haji.