Hukum adakalanya bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, yang merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan istilah al-Amr, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikenal dengan istilah al-Nahyu. Baik perintah (al-Amr) ataupun larangan (al-Nahyu), masing-masing mempunyai konsekuensi, seperti janji pahala atau ancaman hukuman di akhirat. Perintah dan larangan didalamnya selalu menawarkan balasan berupa surga dan neraka. Spesifik terhadap larangan (al-Nahyu), para ulama’ ushul sepakat bahwa dalalah nahy adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada qarinah. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan, kecuali ada dalil yang membedainya. Dalam kaitan itu, maka tulisan ini akan membahas tentang larangan serta pengecualiannya keterkaitannya dengan transaksi Islam. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data primer yang diambil dari kajian atau literatur kepustakaan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan hukum terhadap larangan (nahy) suatu perbuatan, maka ulama bersandar pada al-Qur’an dan hadis serta merujuk pada kaidah ushul fiqh kaidah ushul fiqih tentang “al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu ‘Ala Khilafihi”. Atas dasar itu, jumhur ulama bersepakat bahwa dalalah nahy adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada qarinah.